Eksistensi Partai Islam Di Lingkaran Pemerintah

Sejarah pemikiran politik Indonesia tidak bisa terlepas dari berbagai macam aliran dan ideologi yang muncul diantero bangsa Indonesia. Salah satunya yang dapat kita kenali adalah pemikiran politik islam yang muncul menjadi penggerak dalam proses perjuangan pribumi pada era setelah kebangkitan para generasi terpelajar di Indonesia. Pemikiran politik islam terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan banyak munculmya gerakan yang berbasis islam seperti sarekat islam, muhammadiyah, dan nahdlatul ulama. Mereka mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mempengaruhi aspek pemikiran dan kegiatan masyarakat dengan seiring banyaknya massa yang ikut dalam kelompok tersebut. Hal ini terjadi karena kultur masyarakat indonesia yang notabene mayoritas beragama islam. Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat akan membuat sebuah gerakan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil kedepannya, hal ini akan menjadi basis yang cukup kuat dalam mempersiapkan agenda politik selanjutnya.

            Tidak lama lama setelah munculnya organisasi masyarakat yang berbasis islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sarikat Islam maka munculah partai yang mempunyai basis masyarakat islam  yaitu partai majelis syuro muslimin indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan partai masyumi. Partai ini merupakan penggabungan dari para kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai pengendali para umat islam pada saat itu yang belum memiliki basis partai politik. Walaupun partai ini memliki basis yang sangat kuat dan banyak dengan jutaan umat muslim islam yang menjadi kader penggerak, tetapi pada saat dilaksanakannya demokrasi liberal pada era Soekarno partai ini dibubarkan dengan dalih menjadi dalang dalam pemberontakan PRRI terhadap pemerintahan Indonesia pada saat itu. Dengan seiring turunnya Soekarno dalam tampuk kekuasaan presiden yang digantikan oleh Soeharto terdapat upaya dalam pengembalian izin agar Partai Masyumi dapat dihidupkan lagi tetapi ditolak oleh pemerintaham orde baru. Dengan begitu muncul gerakan reformis islam yang membuat pandangan dan aliran yang berbeda seperti adanya Partai Nahdlatul Ulama, tetapi diera soeharto terdapa perubahan dan pengelompokan kelompok-kelompok partai menjadi hanya 3 partai yaitu Partai Golongan Karya yang diperuntukan untuk kalangan PNS TNI/POLRI dan para pejabat, Partai Demokrasi Indonesia merupakan partai yang mewadahi orang-orang yang berhaluan nasionalis, sedangakn untuk para kelompok islam dijadikan menjadi satu basis yaitu dalam Partai Persatuan Pembangunan. Pada saat itu basis PPP lumayan besar terutama dalam mewadahi berbagai kelompok islam yang ada didalamnya, eksistensi PPP menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah walaupun terdapat beberapa gejolak yang terus terjadi didalam internal PPP. Dengan adanya kontrol pemerintahan orde baru yang sangat kuat membuat PPP seakan harus mematuhi peraturan yang pemerintahan buat karena terdapat beberapa perbedaan pandangan yang pastinya membuat gejolak politik mempengaruhi keadaan partai dan stabilitas geopolitik Indonesia.

            Runtuhnya pemerintahan orde baru menjadi titik balik dalam perkembangan partai politik yang berideologi islam. Yang awal mulanya hanya  PPP yang menjadi wadah dalam gerakan politik islam di Indonesia, pada saat setelah reformasi berlangsung banyak sekali partai-partai yang berideologi islam muncul seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Perkembangan parati tersebut yang berideologi islam sangatlah masif , karena terbukti dengan tekanan PPP pada saat era orde baru terdapat gerakan islam yang berbeda seiring lahirnya berbagai macam gerakan islam melalui simbol-simbol partai yang ada. Dengan aneka macam gerakan yang dimiliki tentunya akan menjadi pembeda dalam mentukan arah kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa.

 Dalam kurun waktu 21 tahun era reformasi partai islam hanya menjadi salah satu penyumbang suara yang relatif stagnan dalam kontestasi pemilu. Dalam hal ini suara masyarakat islam hanya menjadi sebatas pendukung Partai nasionalis yang memiliki suara terbanyak diparlemen. Walaupun terdapat partai islam yang merapat menjadi koalisi pemerintahan dan ada yang menjadi sekadar oposisi saja. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat partai islam memang dituntut untuk adaktif untuk menyikapi perkmbangan sekarang. Banyak sekali kelompok-kelompok islam reformis yang benar-benar menentang pemerintahan yang sah. Selain itu, ada kelompok yang sangat suka menggaungkan isu khilafah yang tentunya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Disini peran partai islam dalam menyikapi tantangan ini. apakah partai islam hanya sebatas mendompleng pemerintah yang sah atau ada agenda tertentu untuk meraup keuntungan dengan  ikutnya merapat dalam deretan koalisi.

            Dengan begitu melalui penegasan yang kuat partai-partai yang berideologi islam harus menguatkan nilai-nilai dan asas Pancasila dalam melakukan kegiatannya. Dengan harapan bahwa pancasila merupakan hal final, dan eksistensi partai islam dalam membangun kepercayaan masyarakat khususnya umat islam akan besar. Terlebih dengan adanya islam yang moderat tentunya tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Selagi menjalankan aturan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat dan Pancasila maka, eksistensi partai islam akan menjadi penyeimbang dan pembeda dalam melakukan kebijakan politik terlebih mayoritas penduduk Indonesia beragama islam yang tentunya tidak bisa jauh dari permasalahan umat islam yang ada didalamnya.